Kebijakan Bedah Rumah dan Upaya Pemenuhan Hak Atas Hunian Layak

Langkah Kementerian PKP mempermudah syarat bukti kepemilikan tanah untuk program bedah rumah patut diapresiasi. Hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat adalah kebutuhan mendasar setiap warga negara.

Banyak keluarga berpenghasilan rendah selama ini terkendala prosedur administratif sertifikasi tanah saat mengajukan bantuan perbaikan rumah layak huni.

Kendati demikian, pengawasan mutu bangunan dan ketepatan sasaran penerima bantuan tetap harus diawasi ketat agar dana publik benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.